AmbonVibes.com — Aksi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon di muka Kantor Gubernur Maluku, Senin (18/5/2026), diwarnai kritik keras ke Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang seng mau kaluar temui massa sampe aksi selesai.
Aksi yang jalan dari pukul 12.00 WIT sampe 17.06 WIT itu angkat berbagai persoalan di kawasan Gunung Botak, mulai dari dugaan tambang ilegal, pencemaran merkuri deng sianida, sampe dampak sosial bagi masyarakat Pulau Buru.
Tapi sampe massa bubar, wakil gubernur yang disebut ada di dalam kantor tetap seng muncul. Sikap ini langsung biking kecewa dan jadi bahan sindiran dari peserta aksi.
Ketua Aksi dan Pelayanan BPC GMKI Ambon Thomas Tamala, sindir karas sikap pemerintah yang dinilai seng mau buka ruang dialog.
“Rakyat datang dari siang sampe sore, tapi pemimpinnya malah main sabun di balik pintu. Kalau seng ada yang disembunyikan, kenapa harus takut temui massa?” tegas dia dalam orasi.
Menurut dia, ketidakhadiran Wakil Gubernur makin bikin publik curiga ada hal yang seng dibuka soal persoalan tambang di Gunung Botak.
“Jangan sampe rakyat pikir ada permainan di balakang. Masyarakat Buru butuh jawaban, bukang pejabat yang bailang saat ditagih tanggung jawab,” katanya.
Sekretaris Fungsi Bidang Aksi dan Pelayanan BPC GMKI Ambon, Douglas Kodah, juga nilai sikap pemerintah ini tanda ketidakseriusan dalam tangani masalah rakyat.
“Kalau mahasiswa datang bawa aspirasi tapi pejabatnya sembunyi, orang pasti tanya-tanya. Ini kantor pemerintah atau tempat cuci tangan politik?” sindir dia.
Dia bilang, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam tangani Gunung Botak mulai menurun.
“Jangan cuma berani bicara di acara seremoni. Pas rakyat datang, malah sibuk atur skenario di belakang. Rakyat Maluku su terlalu lama disuguhi drama,” tegasnya.
Dalam aksi itu, GMKI Ambon desak Pemerintah Provinsi Maluku supaya bertanggung jawab penuh atas kondisi di Gunung Botak, sekaligus buka semua proses penanganan tambang secara transparan.
Massa aksi tegaskan, perjuangan dorang bukan sekadar simbolik, tapi bentuk perlawanan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dinilai korbankan masyarakat Pulau Buru demi kepentingan segelintir pihak. (Leo)
