AmbonVibes.com — Dinas Perhubungan Kota Ambon akhirnya buka suara soal isu “mafia izin” deng pungutan liar (pungli) uang jalur yang ramai dibicarakan di masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Ambon Yan D. Suitela, tegas bilang kalo pihaknya seng pernah kasi kaluar izin trayek baru dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut dia, berdasarkan data load factor terakhir tahun 2024, samua jalur di Kota Ambon su dalam kondisi over kapasitas.
Karena itu, kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin trayek baru sebenarnya su jalan sejak tahun 2018.
“Sampai sakarang, beta su dua tahun jabat, Dishub seng pernah satu kali pun kasi kaluar izin baru. Dari Kadis sebelumnya juga bilang sejak 2018 seng ada izin baru, kecuali jalur Siwang waktu itu karena kebutuhan masyarakat,” jelas Yan, Selasa (19/5/2026).
Dia juga minta masyarakat yang punya bukti soal dugaan izin ilegal supaya segera lapor ke Dishub.
“Kalau ada yang rasa dirugikan atau tau ada kecurangan, datang konfirmasi deng bawa data. Misalnya jalur mana, nomor polisi barapa, nanti katong cocokkan deng database,” katanya.
Untuk cegah pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon bilang tetap lakukan sweeping gabungan setiap bulan bersama aparat dari kepolisian deng TNI.
Operasi terakhir bahkan dilakukan di kawasan Politeknik untuk tertibkan angkutan yang seng sesuai aturan.
Yan juga kasih peringatan keras ke internal Dishub. Dia bilang seng akan ragu ambil tindakan kalau ada pegawai yang terlibat praktik ilegal.
“Kalau memang ada pegawai yang main-main, lapor! Pasti katong tindak tegas sesuai aturan,” tegas dia.
Terkait keluhan sopir soal “uang jalur”, Yan pastikan Dishub seng pernah suruh petugas pungut biaya di lapangan.
Dia bilang, semua pengurusan resmi saat ini su gratis.
“Katong seng punya petugas di lapangan untuk tagih uang jalur. Di masing-masing jalur itu memang ada paguyuban. Beta seng tau itu pungutan untuk apa, tapi yang pasti dari Dishub seng ada,” pungkasnya. (Leo)
